Sinergi Multi-Pihak Dorong Pengelolaan Gili Asahan Berkelanjutan
Nusa Tenggara Barat, April 2026 — Upaya penguatan pengelolaan ekosistem pesisir berbasis kolaborasi terus diperkuat melalui rangkaian koordinasi yang dilakukan oleh Nusa Biodiversitas Indonesia (NBI) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan keselarasan program “Penguatan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berbasis Masyarakat di Gili Asahan, TWP Gita Nada” dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Koordinasi dilaksanakan secara bertahap dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Pariwisata Provinsi NTB dalam kurun waktu Februari hingga April 2026. Program ini merupakan bagian dari dukungan pendanaan Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA), yang berfokus pada penguatan tata kelola kawasan konservasi melalui pendekatan ekologi, sosial, dan ekonomi secara terpadu.
Koordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB dilaksanakan pada Senin, 23 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Gili Asahan memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai pilot project pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat. Program yang direncanakan mencakup pengumpulan data baseline ekologi seperti perubahan tutupan terumbu karang dan lamun, analisis timbulan serta sebaran sampah, hingga kajian sosial ekonomi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan program serupa di wilayah lain di NTB. Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut.
“Kami melihat Gili Asahan sebagai lokasi yang sangat potensial untuk menjadi pilot project. Program ini tidak hanya memperkuat pengelolaan lingkungan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selanjutnya, koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dilaksanakan pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam koordinasi tersebut, ditekankan pentingnya penggunaan data resmi dalam menentukan sasaran program. Dinas Sosial menyarankan agar tim berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Sekotong, guna memperoleh data akurat mengenai masyarakat miskin di wilayah Gili Asahan.Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB menegaskan pentingnya sinergi program dengan agenda pengentasan kemiskinan.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan NBI. Harapannya, program ini dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan berbasis data yang valid sehingga intervensi yang dilakukan menjadi tepat sasaran,” ungkapnya.
Koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026. Dalam koordinasi tersebut ditekankan bahwa pengembangan Gili Asahan harus mengarah pada konsep quality tourism, yaitu pariwisata yang tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memberikan pengalaman berkualitas bagi wisatawan, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyampaikan bahwa aspek kualitas menjadi kunci utama dalam pengembangan destinasi.
“Pariwisata yang kita dorong bukan hanya soal jumlah kunjungan, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman yang bermakna, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan tetap menjaga kualitas lingkungan,” jelasnya.
Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026. Program yang diusulkan mendapatkan apresiasi karena dinilai sejalan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan laut. Fokus kegiatan seperti pengelolaan limbah pariwisata, pengujian kualitas air, serta penguatan kapasitas masyarakat pesisir dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang yang sensitif terhadap pencemaran.
Secara keseluruhan, rangkaian koordinasi ini menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara program yang diinisiasi oleh NBI dengan prioritas pembangunan Provinsi NTB. Pendekatan co-management yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah diharapkan mampu menjadi model pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Gili Asahan diharapkan tidak hanya menjadi kawasan konservasi yang terjaga, tetapi juga menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan di Indonesia.